Klasifikasi Budaya Politik Beserta Penjelasannya Terlengkap

Klasifikasi Budaya Politik Beserta Penjelasannya Terlengkap

Klasifikasi Budaya Politik Beserta Penjelasannya Terlengkap

Selamat Datang di Web Pendidikan edukasinesia.com

Hallo sahabat Edukasi Lovers,senang sekali rasanya pada kesempatan kali ini saya sanggup membagikan artikel untuk menambah pengetahuan dan wawasan sahabat Edukasi Lovers semua.Artikel yang akan saya bagikan pada kesempatan kali ini berjudul Klasifikasi Budaya Politik Beserta Penjelasannya Terlengkap

Berikut Pembahasannya

Budaya politik yang berkembang di dalam masyarakat tentu saja sangat beragam.Hal ini dikarenakan orientasi dan peranan yang dimiliki oleh setiap masyarakat pun beragam.Di dalam kehidupan sehari-hari, mungkin sahabat akan menemukan beberapa sikap dalam kegiatan politik yang menggambarkan orientasi dan peranan suatu kelompok masyarakat sebagai berikut.

a)    Dalam pemilihan umum (Pemilu), tidak menutup kemungkinan sahabat akan menemukan orang yang mengaku menentukan partai tertentu sebab diberi uang oleh pengurus partai yang bersangkutan.Atau menentukan partai yang sama dengan atasan semoga dinaikkan pangkat/jabatan.

b)    Ada juga orang yang selalu mengkritisi kebijakan pemerintah dan selalu memperlihatkan masukan kepada pemerintah.

c)    Ada juga orang hanya peduli pada kepentingan tempat asalnya, beliau sama sekali tidak memperhatikan kepentingan bangsa dan negara.

d)    Ada pula orang yang masa udik atau tidak peduli dengan banyak sekali kegiatan politik yang berlangsung di negaranya.

Keempat teladan di atas merupakan cerminan dari budaya politik suatu masyarakat.Budaya politik masyarakat merupakan citra orientasi dan peranan masyarakat dalam setiap aspek kehidupan politik.Berkaitan dengan hal tersebut, Morton Davies sebagaimana dikutip oleh Rusadi Kantaprawira dalam bukunya yang berjudul Sistem Politik Indonesia (2004:30), membagi budaya politik ke dalam 3 (tiga) tipe , yakni budaya politik parokial, budaya politik subjek (kaula), dan budaya politik partisipan.Berikut klarifikasi lengkapnya

1.     Budaya Politik Parokial

Di dalam kepustakaan politik, budaya politik parokial sering diartikan sebagai budaya politik yang sempit.Dikatakan sempit sebab orientasi individu atau masyarakat masih sangat terbatas pada ruang lingkup yang sempit.Orientasi dan peranan yang dimainkan masih sangat terbatas pada lingkungan atau wilayah tempat ia tinggal.Dengan kata lain, persoalan-persoalan di luar daerahnya tidak diperdulikannya.Menurut Rusadi Kantaprawira, budaya politik parokial biasanya terdapat dalam sistem politik tradisional dan sederhana, dengan ciri khas yakni belum adanya spesialisasi kiprah atau peran, sehingga para pelaku politik belum mempunyai peranan yang khusus.Dengan kata lain, satu peranan dilakukan bersamaan dengan peranan yang lain.Misalnya, kegiatan dan peranan pelaku politik dilakukan bersamaan dengan kiprahnya dalam bidang kehidupan lainnya, menyerupai bidang ekonomi dan agama.Di dalam budaya politik parokial, masyarakat tidak menaruh minat terhadap objek-objek politik secara sepenuhnya.Adapun yang menonjol dalam budaya politik parokial yaitu adanya kesadaran anggota masyarakat akan adanya sentra kekuasaan politik di dalam masyarakat yang dipegang oleh kepala budpekerti atau kepala suku.Selain sebagai pemimpin politik, kepala budpekerti atau kepala suku berperan juga sebagai pemimpin agama, dan pemimpin sosial.Dengan demikian sanggup disimpulkan bahwa dalam budaya politik parokial tidak dijumpai spesialisasi kiprah dan kiprah dalam kegiatan politik.Kalaupun mungkin ada, dalam intensitas atau kadar yang masih sangat rendah, sehingga tingkat partisipasi politik masyarakatnya pun masih rendah.

2.     Budaya Politik Kaula (Subjek)

Tipe budaya politik kaula agak lebih baik dari tipe budaya politik parokial.Masyarakat atau individu yang bertipe budaya politik kaula (subjek) telah mempunyai perhatian dan minat terhadap sistem politik.Hal ini diwujudkan dengan banyak sekali kiprah politik yang sesuai dengan kedudukannya.Akan tetapi kiprah politik yang dilakukannya masih terbatas pada pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengatur masyarakat.Individu atau masyarakat hanya mendapatkan hukum tersebut secara pasrah.Tidak ada cita-cita atau hasrat untuk menilai, menelaah, atau bahkan mengkritisi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.Dalam budaya politik subjek (kaula) ini, individu atau masyarakat berkedudukan sebagai kaula atau dalam istilah masyarakat Jawa disebut kawula gusti, yang artinya sebagai abdi//pengikut setia pemerintah/raja yang posisinya cenderung pasif.Mereka menganggap bahwa dirinya tidak berdaya mempengaruhi atau merubah sistem politik.Oleh sebab itu, mereka mengalah dan turut saja kepada semua kecerdikan dan keputusan para pemegang kekuasaan dalam masyarakatnya.

3.     Budaya Politik Partisipan

Tipe budaya politik partisipan merupakan tipe budaya politik yang ideal.Karena dalam budaya politik partisipan individu atau masyarakat telah mempunyai perhatian, kesadaran, minat, serta kiprah politik yang sangat luas.Ia bisa memainkan kiprah politik baik dalam proses input (yang berupa pemberian tuntutan dan sumbangan terhadap sistem politik) maupun dalam proses output (pelaksana, penilai, dan pengkritisi setiap kecerdikan dan keputusan politik pemerintah).Kondisi yang diciptakan oleh budaya politik partisipan yaitu kondisi masyarakat yang ideal dengan tingkat partisipasi politik yang sangat tinggi.Akan tetapi, hal tersebut sanggup terjadi apabila diupayakan secara optimal oleh segenap lapisan masyarakat dan pemerintah melalui banyak sekali kegiatan yang positif.Daya kritis masyarakat sudah sepatutnya dibangun dan disempurnakan.Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa daya kritis masyarakat yang sangat tinggi, akan menjadi alat kontrol yang efektif terhadap banyak sekali kebijakan yang dikeluarkan oleh para pemegang kekuasaan.Dengan demikian, akan tercipta kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyentuh terhadap aspirasi, keinginan, dan kepentingan masyarakat.

Pada kenyataannya, ketiga budaya politik yang telah diuraikan di atas tidak sanggup berdiri sendiri.Tipe budaya politik yang satu tidak sanggup menggantikan tipe budaya politik lainnya.Almond dan Verba dalam bukunya yang berjudul Budaya Politik, Tingkah Laku Politik di Lima Negara (1990:26-31) menyimpulkan bahwa budaya politik warga negara yaitu budaya politik adonan yang didalamnya banyak individu yang aktif dalam politik, tetapi banyak juga yang mengambil peranan sebagai subjek yang pasif.Budaya politik adonan ini berdasarkan Almond dan Verba, terdiri dari tiga bentuk yaitu:

a)    Budaya Politik Subjek-Parokial

Dalam budaya politik subjek-parokial ini sebagian besar penduduk menolak tuntutan-tuntutan masyarakat kesukuan atau feodal, dan telah membuatkan kesetiaan terhadap sistem politik yang lebih kompleks dengan struktur-struktur pemerintahan sentra yang bersifat khusus.

b)    Budaya Politik Subjek-Partisipan

Dalam budaya politik subjek-partisipan ini, sebagian besar penduduk telah memperoleh orientasi-orientasi input yang bersifat khusus dan serangkaian orientasi pribadi sebagai seorang aktivis.Sementara sebagian penduduk lainnya terus berorientasi ke arah struktur pemerintah yang diktatorial dan secara relatif mempunyai serangkaian orientasi pribadi yang pasif.

c)    Budaya Politik Parokial-Partisipan

Budaya politik parokial-partisipan ini berlaku di negara-negara berkembang yang pada umumnya masyarakatnya lebih cenderung berbudaya politik parokial, akan tetapi norma-norma dalam struktur pemerintahan yang diperkenalkan kepada masyarakat biasanya bersifat partisipan.

Demikianlah Artikel lengkap yang berjudul Klasifikasi Budaya Politik Beserta Penjelasannya Terlengkap.Semoga sanggup bermanfaat bagi Sobat Edukasi Lovers  semuanya.Jika artikel ini bermanfaat sudi kiranya bagi sahabat semua untuk mengelike dan membagikan artikel ini untuk menjaga kelangsungan blog ini menjadi lebih baik.Jika ada permintaan,pertanyaan,kritik,maupun saran,silahkan berikan komentar sahabat semua di kolom komentar di bawah ini.

Terima Kasih…

         Salam Edukasi…