Strategi Dalam Mengatasi Aneka Macam Bahaya Dalam Membangun Integrasi Nasional Beserta Penjelasannya Terlengkap

Strategi dalam Mengatasi Berbagai Ancaman Dalam Membangun Integrasi Nasional Beserta Penjelasannya Terlengkap

Strategi dalam Mengatasi Berbagai Ancaman Dalam Membangun Integrasi Nasional Beserta Penjelasannya Terlengkap

Selamat Datang di Web Pendidikan edukasinesia.com

Hallo teman Edukasi Lovers,senang sekali rasanya pada kesempatan kali ini saya sanggup membagikan artikel untuk menambah pengetahuan dan wawasan teman Edukasi Lovers semua.Artikel yang akan saya bagikan pada kesempatan kali ini berjudul Strategi dalam Mengatasi Berbagai Ancaman Dalam Membangun Integrasi Nasional Beserta Penjelasannya Terlengkap

Berikut Pembahasannya

1.Strategi dalam Mengatasi Ancaman Militer

Strategi dalam Mengatasi Ancaman Militer

Ancaman militer merupakan salah satu ancaman yang patut kita waspadai dalam memecah belah integrasi nasional.Ancaman militer ini akan sangat berbahaya apabila tidak segera diatasi.Oleh lantaran itu, harus diterapkan  strategi yang sempurna untuk mengatasinya.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur taktik pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman militer tersebut.Pasal 30 Ayat (1) hingga (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

1)    Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam perjuangan pertahanan dan keamanan negara.

2)    Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

3)    Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

4)    Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

5)    Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam perjuangan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

Ketentuan di atas menegaskan bahwa perjuangan pertahanan dan keamanan negara Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh Warga Negara Indonesia.Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan negara tidak hanya menjadi tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia dan POLRI saja, tetapi masyarakat sipil juga sangat bertanggung jawab terhadap pertahanan dan keamanan negara, sehingga Tentara Nasional Indonesia dan POLRI manunggal bersama masyarakat sipil dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memperlihatkan citra bahwa taktik pertahanan dan keamanan negara untuk mengatasi aneka macam macam ancaman militer dilaksanakan dengan memakai sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata).Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta pada hakikatnya merupakan segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara yang seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Dengan kata lain, Sishankamrata penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.Sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta merupakan pilihan yang paling sempurna bagi pertahanan Indonesia yang diselenggarakan dengan keyakinan pada kekuatan sendiri serta menurut atas hak dan kewajiban warga negara dalam perjuangan pertahanan negara.Meskipun Indonesia telah  mencapai tingkat kemajuan yang cukup tinggi nantinya, model tersebut tetap menjadi pilihan strategis untuk dikembangkan, dengan menempatkan warga negara sebagai subjek pertahanan negara sesuai dengan kiprahnya masing-masing.Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan:

a)    Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat.

b)    Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan.

c)    Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan.

Pengerahan dan penggunaan kekuatan pertahanan didasarkan pada keyakinan dan taktik Sishankamrata yang dilaksanakan menurut pertimbangan ancaman yang dihadapi Indonesia.Agar pengerahan dan penggunaan kekuatan pertahanan sanggup terealisasi secara efektif dan efisien, diupayakan keterpaduan yang sinergis antara unsur militer dengan unsur militer lainnya, maupun antara  kekuatan militer dengan kekuatan nir militer.Keterpaduan antara unsur militer diwujudkan dalam keterpaduan tiga kekuatan militer Republik Indonesia, yaitu  keterpaduan antara kekuatan darat, kekuatan laut, dan kekuatan udara.Sedangkan keterpaduan antara kekuatan militer dan kekuatan non-militer diwujudkan dalam keterpaduan antar komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung.Keterpaduan tersebut dibutuhkan dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan pertahanan, baik dalam rangka menghadapi ancaman tradisional maupun ancaman non-tradisional.Berdasarkan analisa lingkungan strategik, maka ancaman militer dari negara lain (ancaman tradisional) yang berupa invasi, yakni kecil kemungkinannya.Namun demikian, kemungkinan ancaman tersebut tidak sanggup diabaikan dan harus tetap dipertimbangkan.Ancaman tradisional yang lebih mungkin adalah  konflik terbatas yang berkaitan dengan pelanggaran wilayah dan atau menyangkut duduk perkara perbatasan.Komponen utama disiapkan untuk melaksanakan Operasi Militer untuk Perang (OMP).Penggunaan komponen cadangan  dilaksanakan sebagai pengganda kekuatan komponen utama bila diperlukan, melalui proses mobilisasi/demobilisasi.Kendatipun kekuatan pertahanan siap dikerahkan untuk melaksanakan OMP, namun setiap bentuk perselisihan dengan negara lain selalu diupayakan penyelesaiannya melalui jalan damai.Penggunaan kekuatan pertahanan untuk tujuan perang hanya dilaksanakan sebagai jalan terakhir apabila cara-cara hening tidak berhasil.

Ancaman non-tradisional yakni ancaman yang dilakukan oleh pemain drama non-negara terhadap keutuhan wilayah, kedaulatan negara, dan keselamatan bangsa Indonesia.Ancaman non-tradisional merupakan ancaman faktual yang ketika ini dihadapi oleh Indonesia.Termasuk didalam ancaman ini yakni gerakan separatis bersenjata, terorisme internasional maupun domestik, agresi radikal, pencurian sumber daya alam, penyelundupan, kejahatan lintas negara, dan aneka macam bentuk agresi ilegal lain yang berskala besar.Oleh karenanya kekuatan pertahanan, terutama Tentara Nasional Indonesia juga disiapkan untuk melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) guna menghadapi ancaman non-tradisional.Pengerahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia untuk OMSP dilaksanakan menurut keputusan politik pemerintah.

2.Strategi dalam Mengatasi Ancaman Non-Militer

Strategi dalam Mengatasi Ancaman Non-Militer

Seperti yang diungkapkan pada pecahan sebelumnya, bahwa globalisasi telah besar lengan berkuasa kepada semua bidang kehidupan, diantaranya dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan.Hal tersebut membawa dampak bahwa ancaman yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia dalam membangun integrasi nasional tidak hanya bersifat militer, tetapi ancaman non-militer pun tidak kalah bahayanya.Oleh lantaran itu dibutuhkan taktik pertahanan non-militer yang tidak kalah andal dengan taktik untuk mengatasi ancaman militer.Strategi pertahanan non-militer merupakan segala perjuangan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, teknologi, informasi, komunikasi, keselamatan umum, dan hukum.Dengan kata lain sebagai subsistem pertahanan negara, pertahanan nonmiliter mempunyai kepentingan pertahanan yakni kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa.

Sekaitan dengan hal tersebut, Indonesia sebagai bangsa  yang besar harus mempunyai perilaku yang tegas terhadap segala efek negatif yang tiba dari luar sebagai wujud dari globalisasi.Hal itu penting dilakukan untuk menjalankan  strategi pertahanan non-militer dalam menghadapi aneka macam macam ancaman yang bersifat non-militer.Berikut ini dipaparkan taktik yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam menghadapi aneka macam macam ancaman non-militer.

a.    Strategi Mengatasi Ancaman di Bidang Ideologi dan Politik

Strategi Mengatasi Ancaman di Bidang Ideologi dan Politik

Ada empat hal yang selalu dikedepankan oleh globalisasi dalam bidang ideologi dan politik, yaitu demokratisasi, kebebasan , keterbukaan dan hak asasi manusia.Keempat hal tersebut oleh negara-negara adikuasa (Amerika Serikat dan sekutunya) dijadikan standar atau contoh bagi negara-negara lainnya yang tergolong sebagai negara berkembang.Acuan tersebut dibentuk menurut kepentingan negara adikuasa tersebut, tidak menurut kondisi negara yang bersangkutan.Tidak jarang kalau suatu negara tidak mengedepankan empat hal tersebut dalam  kehidupan politik di negaranya, maka negara tersebut akan dianggap sebagai musuh bersama, bahkan lebih menyedihkan lagi dianggap sebagai teroris dunia serta akan diberikan hukuman berupa embargo dalam segala hal yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan menyerupai kelaparan, konflik dan sebagainya.Sebagai contoh Indonesia pernah diembargo dalam bidang ekonomi oleh Amerika Serikat, yaitu tidak memberikan  suku cadang pesawat F-16 dan pemberian militer lainnya, lantaran pada waktu itu Indonesia dituduh tidak demokratis dan melanggar hak asasi manusia.Sanksi tersebut hanya diberlakukan kepada negara-negara yang tidak menjadi sekutu Amerika Serikat, sementara sekutunya tetap dibiarkan meskipun melaksanakan pelanggaran.Isu demokratisasi pada ketika ini benar-benar mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara.Segala bencana selalu dikaitkan dengan demokratisasi.Akan tetapi demokratisasi yang diusung yakni demokrasi yang dikehendaki oleh negara-negara adikuasa yang dipakai untuk menekan bahkan menyerang negara-negara berkembang yang bukan sekutunya.Akibatnya yakni selalu terjadi konflik kepentingan yang pada kesannya mengarah pada pertikaian antar negara.Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia sebagai negara yang menganut paham demokrasi Pancasila harus bisa menumbuhkan pemerintahan yang kuat, berdikari dan tahan uji serta bisa mengelola konflik kepentingan yang sanggup menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang pluralistik, dengan tetap memperteguh wawasan kebangsaan yang berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika.Bangsa Indonesia harus bisa memperlihatkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara-negara lain dalam hubungan yang seimbang, saling menguntungkan, saling menghormati dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing.Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut:

1)    Mengembangkan demokrasi politik

2)    Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik

3)    Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik biar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar.

4)    Memperkuat akidah rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang higienis dan berwibawa.

5)    Menegakkan supremasi hukum.

6)    Memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional.

b.    Strategi Mengatasi Ancaman di Bidang Ekonomi

Strategi Mengatasi Ancaman di Bidang Ekonomi

Sejak digulirkannya liberalisasi ekonomi oleh Adam Smith sekitar kurun ke-15 telah melahirkan perusahaan-perusahaan multinasional yang melaksanakan acara perdagangannya ke aneka macam negara.Mulai kurun 20, paham liberal kembali banyak dianut oleh negara-negara di dunia terutama negara maju.Hal ini menciptakan globalisasi ekonomi semakin mempercepat ekspansi jangkauannya ke semua tingkatan negara mulai negara maju hingga negara berkembang menyerupai Indonesia.Kenyataan yang terjadi, globalisasi ekonomi lebih dikendalikan oleh negara-negara maju.Sementara negara-negara berkembang kurang diberi ruang dan kesempatan untuk memperkuat perekonomiannya.Negara-negara berkembang semacam Indonesia lebih sering dijadikan objek yang hanya bertugas melaksanakan keinginan-keinginan negara maju.Keberadaan lembaga-lembaga ekonomi dunia menyerupai IMF (International Monetary Fund), Bank Dunia (World Bank) dan WTO (World Trade Organization) belum sepenuhnya memihak kepentingan negara-negara berkembang.Dengan kata lain negara-negara berkembang hanya menerima sedikit manfaat bahkan menderita lantaran kebijakan yang salah dan aturannya yang tidak jelas.Hal tersebut dikarenakan ketiga forum tersebut selama ini selalu berada di bawah pengawasan pemerintahan negara-negara maju, sehingga semua kebijakannya selalu memihak kepentingan-kepentingan negara-negara maju.Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan ancaman di bidang ekonomi dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal.Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu kiranya segera diwujudkan hal-hal berikut ini:

1)    Pertanian dijadikan sebagai prioritas utama, lantaran lebih banyak didominasi penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani.Industri-industri haruslah memakai materi baku dari dalam negeri, sehingga tidak tergantung impor dari luar negeri.

2)    Diadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.Artinya segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak, haruslah bersifat murah  dan terjangkau.

3)    Tidak bergantung pada badan-badan multilateral menyerupai pada IMF, Bank Dunia, dan WTO.

4)    Mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bantu-membantu menghadapi kepentingan negara-negara maju.

5)    Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri, sehingga memperkuat perekonomian rakyat.

c.    Strategi Mengatasi Ancaman di Bidang Sosial Budaya

Strategi Mengatasi Ancaman di Bidang Sosial Budaya

Kehidupan sosial budaya di negara-negara berkembang, perlu diperhatikan tanda-tanda perubahan yang terjadi, terutama mengenai sebab-sebabnya.Banyak faktor yang mungkin menimbulkan  perubahan sosial, diantaranya yang memegang peranan penting yakni faktor teknologi dan kebudayaan.Faktor-faktor itu berasal dari dalam maupun dari luar.Biasanya, yang berasal dari luar lebih banyak mengakibatkan perubahan.Pengaruh dari luar perlu diperhatikan yakni hal-hal yang tidak menguntungkan serta sanggup membahayakan  kelangsungan hidup kebudayaan nasional.Bangsa Indonesia harus selalu waspada akan kemungkinan adanya kesengajaan pihak luar untuk memecah kesatuan bangsa dan negara Indonesia.Dalam menghadapi efek dari luar yang sanggup membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya, bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan  dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara insan dengan alam semesta, insan dengan masyararakat, insan dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin.Kesadaran akan perlunya keseimbangan dan keserasian melahirkan toleransi yang tinggi, sehingga menjadi bangsa yang berbhinneka dan bertekad untuk selalu hidup bersatu.

Demikianlah Artikel lengkap yang berjudul Strategi dalam Mengatasi Berbagai Ancaman Dalam Membangun Integrasi Nasional Beserta Penjelasannya Terlengkap.Semoga sanggup bermanfaat bagi Sobat Edukasi Lovers  semuanya.Jika artikel ini bermanfaat sudi kiranya bagi teman semua untuk mengelike dan membagikan artikel ini untuk menjaga kelangsungan blog ini menjadi lebih baik.Jika ada permintaan,pertanyaan,kritik,maupun saran,silahkan berikan komentar teman semua di kolom komentar di bawah ini.

Terima Kasih…

Salam Edukasi…